pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri. Keuangan tentang bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri. Keuanganini. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku terhadap 942 1605.10.90.00. --Lain-lain 2003 2939.43.00.00 Preparat kesehatan mulut atau gigi, termasuk. 11 Jun 2015 Pengaruh mikroplastik berdampak pada kesehatan lingkungan perairan, termasuk hiu dan pari pemakan Sci., 63, 931 – 942. Musick semakin meningkat, dimana tahun 2003 merupakan tangkapan tertinggi hiu dan pari di dunia yang Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/. 2018. pdf_1006.pdf. Rahardjo, P. (2007). Pemanfaatan dan pengelolaan ikan cucut dan pari (Elasmobranchii) di Laut Jawa. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 288/Menkes/SK/III/2003 tentang Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum 16. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 942/Menkes/SK/VII/2003 tentang Pedoman Persyaratan Hugiene Sanitasi 3 Jul 2009 Agrarian transformations during the New Order were generally a result of large- scale land appropriation by central global trends toward agrarian reform (Fauzi 2003), the resurgence of rural social movements in West Java
Ketiga : Dengan ditetapkannya Keputusan Ini maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 470/Menkes/SK/IV/2003 tentang harga Jual Obat Generik Tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku lagi. Keempat : Keputusan ini mulai
Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Departemen Kesehatan R.I. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, No. 304/Menkes/SK/VII/2002, Persyaratan Kesehatan Rumah Makan Dan Restoran, Jakarta. 1989. Departemen Kesehatan R.I. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 942/Menkes/SK/VII/2003, Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan, Jakarta. 2003. Hubungan antara Tingkat Pengetahuan tentang Mencuci Tangan dengan Perilaku Mencuci Tangan pada Penjaja Makanan dan Minuman di Food Court Balubur Town Square Tamansari pt kimia farma (persero) tbk. dan entitas anak laporan arus kas - konsolidasian untuk periode yang berakhir 30 september 2016 2016 2015 (tidak audit) (tidak audit) Peraturan Menteri Kesehatan No.472 Tahun 1996. Tentang: Pengamanan Behan Berbahaya Bagi. Kesehatan. 保健省. Ministry of 2000 年以降回復、再び成長を示している（2003 年～2008 年の実質 GDP 成長率 6～8％）。 化学産業の成長率は他 http://ifmr-cdf.in/action/file/download?file_guid=1526 「インド TRI_Report_FINALE[1]」PDF また、942 件の燃料分析と煙突の煙の分析のうち、基準を超過. していた
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942 Tahun 2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran; 16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1267 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; 17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 442/MENKES/SK/VI/2009 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI INDONESIA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/221/2016 TENTANG PEMBINA, PENDAMPING DAN KOORDINATOR, SERTA PENDUKUNG PEMBINA WILAYAH DI LINGKUNGAN Keputusan Menteri Kesehatan Ketiga : Dengan ditetapkannya Keputusan Ini maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 470/Menkes/SK/IV/2003 tentang harga Jual Obat Generik Tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku lagi. Keempat : Keputusan ini mulai MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 424 / KMK. 06/ 2003 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI Menimbang: Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 004/Menkes/SK/l/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8. 07/KEP/M.PAN/2/2000 Tahun 20009.
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 900/MENKES/SK/VII/2002 TENTANG REGISTRASI DAN PRAKTIK BIDAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang Mengingat : :
6. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 130/Menkes/SK/I/2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan; M E M U T U S K A N Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN 15 KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 04/MENKES/SK/I/2002 TENTANG LABORATORIUM KESEHATAN SWASTA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional; 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/ 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1547/Menkes/SK/X/2003 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; 26. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 10 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1473/Menkes/SK/X/2005 tentang Rencana Strategi Nasional Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan Untuk Mencapai Vision 2020; 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 428 - 1 - KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/406/2018 TENTANG PEDOMAN NASIONAL PELAYANAN KEDOKTERAN TATA LAKSANA KANKER KOLOREKTAL DENGAN
c. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 778/MENKES/SK/VIII/2008 tentang Pedoman Pelayanan Fisioterapi di Sarana Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 6 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada- Ttd. 3 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.05-76 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Konsultasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal. 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/397/2015 tanggal 26 Oktober 2015 Tentang Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Angkatan Ke Lima Belas Tahun 2015 1 2 1 KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 907/MENKES/SK/VII/2002 TENTANG SYARAT-SYARAT DAN PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM MENTERI KESEHATAN REPUBLIK
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 436/MENKES/SK/XI/2013 TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI OBAT GENERIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 519/MENKES/SK/VI/2008 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PASAR SEHAT MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA